500 TKA China, Tanggapan Masyarakat, Politisi, Aktivis, Perusahaan dan Pemerintah

0

Di tengah pandemi Corona 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China akan masuk ke Sulawesi Tenggara. Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menolak keras kedatangan ratusan TKA ini, dengan menginstruksikan aparat gabungan untuk memperketat penjagaan di pintu gerbang masuk Kota Kendari arah dari Bandara Halu Oleo.

Berdasarkan pengamatan Minggu pagi (3/5/2020) petugas gabungan terdiri dari TNI/Polri dan Dishub serta Pol PP memperketat penjagaan perbatasan pintu gerbang masuk Kota Kendari arah dari Bandara Haluoleo Hal ini dilakukan karena adanya kabar akan masuknya 500 TKA asal China di wilayah Sulawesi Tenggara untuk bekerja di Morosi, Konawe pada salah satu pabrik pemurnian nikel.

Penolakan ini berdasarkan desakan dari masyarakat Kota Kendari yang resah dengan kehadiran warga asal China tersebut dimana virus Corona pertama kali muncul dari negara asal para TKA ini.

Tidak hanya Wali Kota Kendari, Gubernur dan Ketua DPRD Sultra pun menolak keras kedatangan ratusan TKA yang direncanakan akan masuk pada bulan Mei ini. Pemerintah Provinsi Sultra meminta agar pemerintah pusat menunda kedatangan TKA sampai situasi kembali normal.

Apa kata warga terkait kedatangan 500 TKA China?

Masyarakat sekitar Kawasan Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) akhirnya angkat bicara menanggapi penolakan masuknya 500 TKA China di Konawe, yang kerap dilontarkan beberapa pihak.

Mereka tidak mempermasalahkan kedatangan TKA China tersebut dengan catatan pemerintah mengatur protokol kesehatan yang ketat untuk penanganan corona.

Mahadi, Kepala Desa Puruuy Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe menyayangkan pihak-pihak yang berkomentar tanpa mempertimbangkan ekonomi masyarakat setempat yang bergantung pada beroperasinya industri pengolahan nikel.

Menurut pria 52 tahun tersebut selama ini banyak masyarakat sekitar yang direkrut sebagai karyawan sehingga kehadiran industri tersebut membuka lapangan kerja kepada masyarakat yang sebelumnya bekerja tidak menentu.

Selain itu, Mahadi juga menuturkan hubungan antara masyarakat dan pekerja asing selama ini terjalin dengan baik.
Senada dengan Mahadi, beberapa putra daerah yang kini bekerja di kawasan VDNI seperti Jusman Usman (37 tahun) warga Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe yang sudah lima tahun bekerja di PT OSS, menyampaikan sejak awal bekerja di Kawasan Industri tersebut, kedatangan TKA selalu diikuti dengan terbukanya lapangan kerja untuk lebih banyak lagi pekerja lokal.

“Untuk TKA datang itu kan khusus pembangunan smelter, saya rasa tidak akan bisa mereka kerjakan sendiri tanpa karyawan lokal, jadi harus berdampingan. Mereka datangnya 500 orang otomatis karyawan yang nanti direkrut akan banyak karena dari segi konstruksi, smelter itu rumit pembangunannya. Jadi pasti memerlukan tenaga kerja lokal,” terang Jusman.

KSPI mengecam

Demo Konferasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)

Konferasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam keras rencana masuknya 500 tenaga kerja asing (TKA) China ke Indonesia. Karena hal itu dinilai menciderai rasa keadilan rakyat dan buruh Indonesia. Apalagi, hal itu terjadi di tengah pandemi corona yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia dan jutaan buruh Indonesia terancam kehilangan pekerjaan.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, ada tiga alasan kalangan buruh mengecam dan menolak masuknya TKA tersebut untuk bekerja di perusahaan nikel yang terdapat di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Pertama, kedatangan mereka melanggar status bencana yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.

Pertama, saat pandemi ini, orang asing tidak boleh masuk ke Indonesia. Begitu pun sebaliknya, orang Indonesia tidak boleh pergi ke luar negeri. Maka sangat miris ketika mengetahui 500 TKA justru diizinkan bekerja di Indonesia,” tegas Said, Minggu (3/5/2020).

Kedua, kedatangan TKA jelas melanggar Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Said menilai alasan Plt Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Aris Wahyudi, melanggar konstitusi yang ada.

Ketiga, kedatangan 500 TKA China tesebut melukai dan menciderasi rasa keadilan buruh Indonesia. Apalagi saat pandemi corona. Darurat PHK terjadi di depan mata. Tetapi justru pekerjaan yang ada akan diserahkan ke asing. Semakin menyakitkan, sampai saat ini belum terlihat upaya sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mencegah agar tidak terjadi PHK.

Apa kata PBNU?

Ketua PBNU bidang Ekonomi, Umarsyah

Ketua PBNU bidang Ekonomi, Umarsyah melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Juru Bicara Kemenko Bidang Maritim dan Investasi Jodi Mahardi terkait 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), karena keahlian yang belum bisa digantikan oleh tenaga kerja Indonesia.

Umarsyah melihat kualitas tenaga kerja asli Indonesia sudah sangat mumpuni dalam mengelola industri yang lebih strategis daripada smelter yang ada di Sultra.

“Inferior benar pernyataan itu (Jubir Jodi Mahardi, red), Stafsus ini tidak sepatutnya bicara itu. Emangnya apa pekerjaannya? Apakah sebodoh dan serendah itu level tenaga kerja kita,” kata Umarsyah.

Umarsyah lantas meminta Luhut dan anak buahnya berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan. Jika pernyataan tenaga lokal dianggap belum mampu maka dapat menyinggung perasaan seluruh bangsa Indonesia.

500 TKA China, Ansory PKS: Ini Sontoloyo

Ansory PKS

Wakil Ketua Komisi IX DPR Ansory Siregar tidak habis pikir dengan kebijakan rezim Presiden Joko Widodo yang mengizinkan masuknya 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) lagi dari China.

Persoalannya, kata dia, rencana kedatangan ratusan TKA asal Tiongkok tersebut muncul di tengah jutaan buruh pribumi kena pemutusan hubungan kerja (PHK), akibat terdampak wabah Corona (Covid-19).

“Di tengah-tengah buruh pribumi kena PHK oleh perusahaan-perusahaan yang jumlahnya sudah jutaan buruh, masuk 500 TKA China. Ini adalah Sontoloyo,” ucap Ansory, Jumat (1/5).

Tanggapan Politisi PDIP atas 500 TKA China

Anggota Komisi IX DPR M Nabil Haroen

Anggota Komisi IX DPR M Nabil Haroen meminta pemerintah menunda rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok untuk bekerja di salah satu perusahaan pemurnian (smelter) nikel di Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).

“Rencana kedatangan 500 tenaga kerja dari Tiongkok seharusnya ditunda. Mereka yang sudah sampai Sultra selayaknya dikarantina dan dipulangkan kembali demi alasan kesehatan dan keamanan,” kata Nabil dalam keterangannya, Jumat (1/5).

“Kebijakan ini seharusnya bisa ditangguhkan, mengingat situasi dan kondisi di tengah pandemi Covid-19,” lanjut politikus PDI Perjuangan itu.

Nabil menegaskan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan instansi terkait, harus menyelediki kasus ini dengan komprehensif.

Dia mengatakan perlu diusut apakah ada unsur kesengajaan atau mekanisme lain sehingga WNA dari Tiongkok bisa masuk ketika pemerintah menerapkan kebijakan menutup bandara-bandara dan perbatasan demi pencegahan Covid-19.

Pendapat Aktivis soal 500 TKA China

aktivis GIAD, Jeirry Sumampow
aktivis GIAD, Jeirry Sumampow

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) mendesak pemerintah menghentikan langkah mendatangkan tenaga kerja asing (TKA).

“Kami menilai itu (mendatangkan TKA) tidak bijak, apalagi masyarakat sedang dihadapkan pada situasi menghadapi pandemi COVID-19 yang memporak-porandakan kehidupan, baik sosial maupun ekonomi,” ujar salah seorang aktivis yang tergabung dalam GIAD, Jeirry Sumampow, dalam pesan tertulis, Jumat (1/5).

Pandangan senada juga dikemukakan aktivis lainnya, Ray Rangkuti. Menurut Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) ini, rencana mendatangkan TKA dari China semata karena alasan investasi, sangat sulit diterima.

“Sangat berpotensi menambah kerumitan dalam pencegahan COVID-19. Selain itu juga memberi sinyal seolah aturan yang ditetapkan sendiri oleh pemerintah, berlaku tidak konsisten,” ucapnya.

Ray lebih lanjut mengatakan, di satu sisi pemerintah terus menerus meminta warga patuh dan sigap melaksanakan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Di sisi lain malah terus membuat kebijakan yang mengundang protes publik dan menimbulkan keraguan.
Sementara itu, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengatakan, 56 persen angkatan kerja di sektor informal saat ini rentan kehilangan pekerjaan sebagai dampak COVID-19.

Apa kata Perusahaan tempat kerja 500 TKA China

Indrayanto, Manajemen PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS)

Manajemen PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS) angkat bicara terkait penolakan kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang akan bekerja di Kawasan Industri Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara ( Sultra).

External Affairs Manager PT VDNI Indrayanto mengatakan, alasan kedatangan 500 TKA China ke Sultra bertujuan untuk mengerjakan 33 tungku smelter milik PT OSS. Pengerjaan tungku smelter ini diklaim bakal menyerap lebih dari 3.000 pekerja lokal.

Indrayanto mengatakan, 500 TKA China itu merupakan tenaga teknis yang bekerja secara temporer secara bergantian, bukan untuk waktu yang lama.

Mereka adalah tenaga ahli untuk memasang alat pada tungku smelter, untuk produksi dan mempertahankan operasional di lapangan. Saat ini sebagian pembangunan terpaksa diberhentikan sementara karena kurangnya tenaga ahli.

“Setelah mereka melakukan pemasangan, mereka akan kembali lagi ke Tiongkok. Paling lama itu tiga bulan, maksimal enam bulan, tenaga ahli itu paling lama bekerja 6 bulan, jika bisa lebih cepat lagi misal 3 bulan selesai, mereka langsung pulang,” kata Indrayanto, Senin (11/5/2020).

“Jika 500 TKA China sampai tidak jadi didatangkan, maka sebanyak 3.000 lebih tenaga kerja lokal terancam kehilangan pekerjaannya,” kata Indrayanto.

Tanggapan pemerintah atas 500 TKA China?

Luhut Binsar Pandjaitan

Lantaran menimbulkan polemik, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akhirnya menunda kedatangan500 TKA China ke Sultra itu dengan alasan keamanan. Adapun, TKA baru boleh masuk Indonesia usai pandemi COVID-19 reda.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan Tenaga Kerja Asing (TKA) China akan masuk Indonesia sekitar Juni atau Juli 2020 mendatang. Terang dia, saat ini perusahaan China yang mengerjakan proyek tersebut sedang menyelesaikan perizinannya.

“Ya nanti. Orang itu (China) berencana minta, tapi itu nanti baru Juni atau Juli baru kejadian (masuk ke Indonesia). Sekarang mereka sudah minta izin. Kan perizinan itu enggak cukup sehari,” kata Menko Luhut dalam bincang secara online, Minggu (10/5/2020).

Sementara itu Luhut mengatakan, TKA China itu diperlukan karena Indonesia belum siap menjalankan proyek ini sendirian. Salah satunya dalam membangun Industri lithium yang menjadi bahan baku baterai mobil listrik, menurutnya membutuhkan orang-orang dari China.

“Ya memang teknologinya dari dia (China), ya kita enggak bisa kita yang kerjakan semua. Tetap ada dia (China),” jelasnya.

Luhut berjanji orang-orang Indonesia bakal bekerja di sana setelah adanya transfer teknologi dari China. TKA China itu, katanya, bakal memberikan pelatihan pada pekerja Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara soal China. Ia mengatakan. China memberikan pengaruh yang besar terhadap perekonomian global termasuk Indonesia.

Begitu pula dengan Amerika Serikat (AS), juga memberikan pengaruh lebih besar. “Ekonomi China ini hampir 18% berpengaruh kepada ekonomi global. Amerika pengaruhnya 25%. Jadi, Anda suka tidak suka, senang tidak senang bilang apapun Tiongkok ini merupakan kekuatan dunia yang tidak bisa diabaikan,” katanya dalam diskusi virtual, Jumat (5/6/2020).

Luhut pun menyebut bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara, Indonesia diizinkan untuk menjalin komunikasi dengan negara lain serta membuka peluang kerja sama yang bertujuan memperkokoh perekonomian.

“Kita juga jangan berpikiran terlalu sempit. Karena UUD 45 menyatakan kita bebas aktif. Jadi kita harus bisa berhubungan ke semua negara dunia untuk membuat kita ini kuat,” ucapnya.

Atas dasar tersebut, lanjut Luhut, maka tidak ada alasan bagi Indonesia tidak menjalin dengan negara lain. Hal ini diungkapkan luhut mengomentari investor China yang kerap membawa TKA dari negeri tersebut di Indonesia.

“Jadi, tidak boleh kita memusuhi satu negara, dan juga nggak ada alasan kita bermusuhan,” ujarnya.

Pemuda Muhammadiyah mempertanyakan sikap Luhut

Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Razikin

Sikap Luhut tersebut pun dipertanyakan oleh Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Razikin.

“Pertanyaaan saya, kenapa Pak Luhut begitu ngotot dengan rencananya memasukkan 500 TKA China tersebut, ada apa? Tentu saja saya patut menduga, di sana Pak Luhut punya kepentingan individu,” ujar Razikin, Rabu (13/5/2020).

Dia berpendapat TKA China itu tidak menjadi persoalan sebetulnya kalau dalam keadaan bangsa ini normal. Dia mengatakan, hari-hari ini lebih kurang 10 juta orang yang berpotensi kehilangan pekerjaan.

Maka itu, dia meminta Luhut Binsar Panjaitan berpikir secara komprehensif. “Saya minta Pak Luhut berhentilah membuat pernyataan yang seolah merendahkan bangsa ini, berulang kali Pak Luhut mengatakan 500 TKA China dibutuhkan karena orang Indonesia belum punya kemampuan yang dibutuhkan, pernyataan seperti mendistorsi kemampuan bangsa ini, harus dihentikan. Pak Luhut ini seperti megalomania,” tuturnya.

Razikin yakin kampus-kampus besar seperti Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM) memiliki kemampuan untuk menyiapkan tenaga-tenaga dengan kualifikasi yang dibutuhkan. “Ajak mereka bicara, libatkan mereka untuk mendesign masa depan Indonesia. Jangan main-main sembunyi-sembunyilah,” tandasnya.

Leave A Reply

Your email address will not be published.